Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (bahasa Indonesia:"Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan") pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal "Pancasila" pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan "Lahirnya Pancasila" oleh mantan Ketua BPUPK Dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPK tersebut.
Latar Belakang
Menjelang kekalahan Tentara Kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Cosakai (bahasa Indonesia: "Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan" atau BPUPK, yang kemudian menjadi BPUPKI, dengan tambahan "Indonesia").
Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei (yang nantinya selesai tanggal 1 Juni 1945).Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara. Rapat pertama ini diadakan di gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutanGedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad (bahasa Indonesia: "Perwakilan Rakyat").
Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka, yang dinamakannya "Pancasila". Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota Dokuritsu Junbi Cosakai.
Selanjutnya Dokuritsu Junbi Cosakai membentuk Panitia Kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Dibentuklah Panitia Sembilan (terdiri dari Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Wahid Hasjim, dan Mohammad Yamin) yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara berdasar pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Seltelah melalui proses persidangan dan lobi-lobi akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI.
Dalam kata pengantar atas dibukukannya pidato tersebut, yang untuk pertama kali terbit pada tahun 1947, mantan Ketua BPUPK Dr. Radjiman Wedyodiningrat menyebut pidato Ir. Soekarno itu berisi “Lahirnya Pancasila”.
”Bila kita pelajari dan selidiki sungguh-sungguh “Lahirnya Pancasila” ini, akan ternyata bahwa ini adalah suatu Demokratisch Beginsel, suatu Beginsel yang menjadi dasar Negara kita, yang menjadi Rechtsideologie Negara kita; suatu Beginsel yang telah meresap dan berurat-berakar dalam jiwa Bung Karno, dan yang telah keluar dari jiwanya secara spontan, meskipun sidang ada dibawah penilikan yang keras dari Pemerintah Balatentara Jepang. Memang jiwa yang berhasrat merdeka, tak mungkin dikekang-kekang! Selama Fascisme Jepang berkuasa dinegeri kita, Demokratisch Idee tersebut tak pernah dilepaskan oleh Bung Karno, selalu dipegangnya teguh-teguh dan senantiasa dicarikannya jalan untuk mewujudkannya. Mudah-mudahan ”Lahirnya Pancasila” ini dapat dijadikan pedoman oleh nusa dan bangsa kita seluruhnya dalam usaha memperjuangkan dan menyempurnakan Kemerdekaan Negara.
”Pancasila secara resmi menjadi dasar Negara
Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika ditetapkannya
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia oleh Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). secara rinci, rumusan Pancasila tercantum
di dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
1. Proses
Penyusunan dan Penetapan.
a. Pembentukan Badan
Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Pada tanggal 29 April 1945 dibentuk bPUPKI
dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. dengan terbentuknya badan ini, bangsa
Indonesia mendapat kesempatan secara legal untuk membicarakan dan mempersiapkan
keperluan kemerdekaan Indonesia, anta lain mempersiapkan Undang-Undang Dasar
yang berisi antara lain dasar negara, tujuan negara, bentuk negara, dan sistem
pemerintahan.
b. Penyusunan Konsep
Rancangan Dasar Negara dan Rancangan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi
negara Indonesia merdeka.
Pada tanggal 29 Mei s/d 1
Juni 1945 diselenggarakan sidang BPUPKI yang pertama. Dalam sidang ini, Ketua
BPUPKI dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat menyatakan kepada peserta sidang
mengenai dasar falsafah apa yang akan dibentuk bagi negara Indonesia merdeka.
a.) Mr.Muhammad Yamin. →
29 Mei 1945
~Usulan rumusan dasar
negara secara lisan:
1. Peri kebangsaan
2. Peri kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri kerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat
~Usulan rumusan dasar
negara secara tertulis :
1. Ketuhanan Yang Maha
Esa
2. Kebangsaan Persatuan
Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang
adil dan beradab
4. Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
b.) Prof.Dr.Mr.R.Soepomo.
→ 31 Mei 1945
Usulan konsep dasar negara
Indonesia :
1. Paham negara
persatuan
2. Hubungan negara
dan agama
3. Sistem badan
permusyawaratan
4. Sosialisme negara
5. Hubungan antarbangsa
c.) Ir. Soekarno. → 1
Juni 1945
Ir. Soekarno mengusulkan
dasar negara Indonesia merdeka adalah Pancasila.
Rumusan dasar negara
Indonesia :
1. Kebangsaan
Indonesia
2. Internasionalisme atau
peri kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang
berkebudayaan
Rumusan Dasar Negara
menurut Jakarta Charter (22 Juni 1945) :
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan
syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
c. Sidang BPUPKI yang
kedua tanggal 10 s/d 16 Juli 1945.
Pada sidang pleno kedua
BPUPKI membicarakan tentang rancangan undang-undang dasar Negara Indonesia
merdeka dan berhasil membentuk panitia kecil. Panitia Kecil yang dipimpin oleh
Ir. Soekarno, bertugas merumuskan rancangan Pembukaan undang-undang dasar yang
berisi tujuan dan asas Negara Indonesia merdeka. Panitia Kecil yang dipimpin
oleh Prof.Dr.Mr.R.Soepomo, bertugas merumuskan rancangan batang tubuh undang-undang
dasar dan rancangan naskah proklamasi.
Pada hari kelima sidang
ini, yakni tanggal 14 Juli 1945 telah diterima rancangan dasar Negara
sebagaimana tersebut dalam Piagam Jakarta yang dicantumkan dalam Pembukaan dari
rencana UUD yang sedang disiapkan.
d. Penetapan UUD 1945.
Pada tanggal 18 Agustus
1945, anggota PPKI bersidang menetapkan:
1. Mengesahkan
pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.
2. Memilih Ir.
Soekarno sebagai Presiden RI dan Drs.Moh.Hatta
sebagai Wakil Presiden RI
yang pertama.
3. Untuk sementara
waktu, pekerjaan presiden sehari-hari dibantu
oleh Badan Pekerja Komite
Nasional Indonesia Pusat ( BP-KNIP ).
Rumusan dasar Negara yang
disahkan dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, berbunyi sebagai berikut.
a. Ketuhanan Yang
Maha Esa.
b. Kemanusiaan yang
adil dan beradab.
c. Persatuan
Indonesia.
d. Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan
perwakilan.
e. Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.
diposting oleh :
nama : m vista nazar
kelas :2ea11
npm :14210444
Tidak ada komentar:
Posting Komentar